Gede Robi tampak menaiki sebuah truk oranye menyusuri jalanan dari Bali menuju Jakarta. Bagian badan truk itu dihiasi narasi yang menggugah, “Tiap menit, sampah plastik sebanyak 1 truk dibuang ke laut kita.” Ada pula tulisan serupa di sisi truk lainnya, “Tolak plastik sekali pakai.”

Itu adalah adegan pembuka film Pulau Plastik. Film besutan Dandhy Laksono yang dirilis akhir April lalu tersebut mencoba menelusuri carut-marut rantai panjang limbah plastik.

Selain menampilkan Gede Robi sebagai tokoh utama, Pulau Plastik juga menampilkan seorang ahli biologi Prigi Arisandi, dan seorang pengacara Tiza Mafira. Ketiga protagonis ini, dengan sudut pandang masing-masing, mendesakkan berbagai lapis persoalan sampah plastik yang ada di tengah-tengah kehidupan kita.

Sebagian data dan fakta yang disampaikan dalam film ini bukanlah kenyataan baru. Sampah plastik sejak lama memang terindikasi tidak terkelola dengan baik dan membawa konsekuensi buruk terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah itu, perlu upaya lebih serius mengubah pola perilaku warga hingga tata kelola persampahan dan birokrasi.

Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai US$171 miliar per tahun. Akan tetapi potensi ini terancam karena adanya pencemaran laut yang selalu bertambah tiap menit.

Hal di atas disampaikan oleh Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), M Reza Cordova, dalam webinar bertajuk Sampah Laut dan Kebangkitan Bangsa, di Jakarta, Senin (17/5/2021).

“Sejak 1980-an sampai 2040 ada estimasi bahwa sumber pangan dari laut di Indonesia akan lebih banyak dibandingkan yang berasal dari darat. Jika hal ini terganggu, tidak hanya nilai ekonomi turun, keberlanjutan gizi penduduk Indonesia juga akan terancam,” kata M Reza Cordova, dikutip dari Kompas.

Reza mengatakan, sampah laut yang memengaruhi ekonomi itu bukan main secara akumulasi. Diperkirakan sebanyak 53 juta metrik ton sampah plastik akan masuk ke ekosistem perairan dunia pada 2030 jika tidak ada upaya serius dari tiap-tiap negara dalam mengatasi masalah sampah. Dan setiap ton sampah yang tak terkelola secara beres berpotensi menurunkan ekonomi Rp45 juta hingga Rp450 juta tiap tahun.

Selain banyak mengurangi kemampuan ekonomi, kata dia, sampah laut juga pada akhirnya menjadi partikel mikroplastik akan mengancam kesehatan manusia jika masuk ke dalam tubuh.

Mikroplastik adalah plastik yang terurai menjadi partikel yang diameternya kurang dari 5 milimeter sampai 330 mikron (0,33 mm). Bahkan, ada partikel plastik berukuran lebih kecil lagi yang disebut nanoplastik. Semakin kecil ukuran mikroplastik akan semakin mudah diserap tubuh.

Dampak nyata sudah dialami oleh beberapa spesies paus yang sering terdampar mati di pantai-pantai Indonesia. Ketika dibedah, tak sedikit isi perut paus tersebut berisi sampah palstik. Salah satu untuk disebutkan adalah ikan paus sperma yang mati di Kabupaten Wakatobi 2019 lalu. Total, ditemukan 5,9 kilogram sampah plastik di dalam perutnya.

“Hewan mati akibat plastik itu hanya persoalan sampah permukaan. Padahal, permasalahan sampah tidak akan bisa diselesaikan jika tidak melihat persoalan di bawah permukaan, seperti pola perilaku dan tata kelola,” kata Reza Cordova.

Tata Kelola Budaya Nyampah

Secara teori, tiap orang menghasilkan sampah. Warga di kota kecil memproduksi sampah sekitar 0,4 kg, kota sedang 0,6 kg, dan kota besar 1 kg per hari. Tidak sedikit sampah itu berakhir di laut. Pada tahun 2015, Indonesia adalah negara nomor dua terbesar di dunia yang membuang sampah ke laut setelah China.

Presiden Jokowi lewat Perpres 83 tahun 2018 menekankan keharusan Indonesia mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Sejauh dua tahun perpres tersebut berjalan, sampah plastik yang masuk ke lautan telah mengalami penurunan sebanyak 15,3% dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Hasil perhitungan sementara dari Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, pada tahun 2020, total sampah yang masuk ke laut diperkirakan mencapai 521.540 ton.

Tata kelola yang buruk ditengarai menjadi faktor terbesar persoalan sampah. Dalam praktiknya, pengelolaan sampah juga masih amat bergantung dengan birokrasi yang dijalankan kepala daerah. Dan setiap kepala daerah punya kebijakan soal sampah yang tidak seragam.

Sebagai contoh, di Kabupaten Klungkung Bali dengan APBD Rp1,1 triliun per tahun, dengan jumlah penduduk 215 ribu jiwa, mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar (1% dari APBD) untuk pengelolaan sampah. Sementara Kabupaten Lamongan dengan APBD Rp2,5 triliun per tahun, dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar (0,008% dari APBD).

Perlu ada kesadaran bagi pemimpin daerah bahwa persoalan sampah merupakan subjek yang penting. Lewat standardisasi anggaran, ia menilai pengelolaan sampah akan dapat lebih elaboratif di setiap daerah.

Selain itu, perlu ada perbaikan budaya nyampah di kalangan masyarakat. Masih ditemukan praktik salah kaprah, di antaranya dengan masih adanya kebiasaan membuang dan membakar sampah sembarangan, enggan membayar iuran, hingga tidak memilah sampah, yang justru memperparah peta pengelolaan sampah. [Ananta Damarjati]