Memasuki tahun 2021, pemerintah mulai membuat kebijakan baru dalam penanganan covid19, yakni dengan pendekatan vaksinasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terdapat enam jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia.

Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh perusahaan lokal dan internasional, yaitu Bio Farma, Sinovac, AstraZaneza, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Keenam jenis vaksin ini akan didistribusikan dan diberikan secara bertahap kepada penerima menurut prioritas. Prioritas pemberian vaksin covid19 diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid19).

Beberapa hari lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan sertifikat halal kepada vaksin Sinovac. Karena itu, pemerintah sudah mendapatkan legalisasi halal kepada vaksin asal China tersebut. Di dalam masyarakat sendiri, pro kontra masih mencuat terkait dengan vaksinasi covid19 ini.

Merespon kebijakan pemerintah ini, Direktur RIB Yusdi Usman, mengatakan bahwa kebijakan vaksinasi covid19 merupakan pilihan satu-satunya pemerintah saat ini ditengah belum ada tanda-tanda penurunan penularan covid19 di dalam masyarakat. Pilihan lain seperti pembatasan mobilitas dan interaksi sosial sudah dilakukan. Kebijakan protokol kesehatan juga sudah sudah diterapkan. Namun, penularan covid19 belum juga menurun, bahkan kecenderungannya semakin meningkat.

Yusdi mengingatkan bahwa persoalannya ada pada public trust yang tidak begitu kuat di dalam masyarakat. “Jika pemerintah bisa membangun public trust dengan baik, maka semua kebijakan penanganan covid19 akan lebih efektif dan penularan akan bisa menurun seperti di banyak negara lain”, tegas Yusdi.

Demikian juga public trust terkait dengan vaksin covid19. Yusdi meminta pemerintah membangun komunikasi inklusif untuk memperkuat public trust ini, termasuk dengan cara memperbaiki kinerja sejumlah kementerian yang menangani covid19. Pendekatan legal melalui ancaman, menurut Yusdi, akan bagus untuk sementara. Namun, ia akan kembali lemah saat implementasinya kurang efektif.

Karena itu, lanjut Yusdi, pemerintah perlu merangkul sebanyak mungkin komponen masyarakat sipil untuk memperkuat public trust ini, dengan cara membangun kemitraan yang lebih luas dan inklusif. (Admin RIBnews)

(Foto: klikdokter.com)