Kepada Yth:
Rekan-rekan Jurnalis
Di tempat

Bersama ini, kami sampaikan rilis dari FGD yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) didukung oleh koalisi Generasi Hijau, yang bertemakan “Seberapa Pentingkah Stimulus Fiskal dalam Pengembangan Energi Terbarukan?” Semoga informasi dari para ahli pada diskusi ini memberi pandangan yang layak untuk dimuat dan disebarkan di media.  Semoga berkenan.

Salam,
Koalisi Generasi Hijau

Info lebih lanjut, hubungi:

Email: admin@rumahberkelanjutan.id

Ananata Damarjati, Staf Kampanye Perubahan Iklim RIB: 0822 3438 4742

***

Rilis 1

Stimulus Fiskal dalam Pengembangan Energi Terbarukan

Semakin berkurangnya sumber energi fosil membuat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) mulai menjadi pembahasan penting. Energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara dapat habis. Sementara EBT akan terus diperbarui dan punya sisi berkelanjutan.

EBT juga telah dianggap sebagai solusi yang menjamin ketahanan dan kemandirian energi. Di samping itu, pemanfaatan EBT pun sudah menjadi komitmen global demi mengurangi emisi gas rumah kaca.

Indonesia sendiri telah berkomitmen mengedepankan EBT dalam bauran energi nasional dibanding energi fosil. Itu tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional yang menyebut bahwa, pada tahun 2025, Indonesia akan mencapai bauran EBT sebesar 23%. Persentase ini merupakan ‘sasaran antara’ yang penting dicapai sebelum menuju ‘sasaran sesungguhnya’, yakni EBT 31% pada tahun 2050.

Sayangnya sejauh ini (2020) realisasi EBT masih sebesar 11,2%. Jangankan untuk bicara 2050, untuk mengerjar target 2025 saja rasanya masih cukup jauh.

Indonesia masih amat bergantung pada energi fosil. Porsi EBT 2020 masih kalah jauh dibanding energi lain di antaranya gas bumi 19,16%, minyak bumi 31,60%, dan batu bara 38,04%.

“Selama ini kita lihat pergerakan dari energi fosil ke energi terbarukan sangat lambat. Tentu saja yang jadi persoalan adalah karena pengembangan EBT membutuhkan waktu panjang, yang oleh karena itu (optimalisasi EBT) harus dimulai dari sejak sekarang. Bahkan mestinya dengan skala yang lebih besar dibanding saat ini.” Kata Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Dr. Surya Darma dalam diskusi virtual yang diselenggarakan atas kerja sama Koalisi Generasi Hijau, Jumat (7/5/2021).

Bahkan, menurut Dr. Surya Darma menyitir ucapan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, semestinya target EBT 31% tahun 2050 bisa direalisasikan lebih cepat yakni pada tahun 2045, agar sesuai dengan visi Indonesia emas memperingati 100 tahun kemerdekaan republik.

Namun, Surya Darma menganggap masih perlu usaha keras untuk menuju ke sana. Sekurang-kurangnya, perlu ada upaya untuk mengurangi hambatan masuk ke pasar (market entry barriers) bagi produk-produk berbasis EBT.

Hambatan pasar itu, menurut Surya Darma, di antaranya ialah masih kuatnya kepentingan ekonomi terhadap batu bara sebagai sumber penerimaan utama negara dan sumber energi domestik. Hal itu didukung dengan masih digelontorannya subsidi bagi energi fosil.

Adapun hambatan lain yakni kebijakan tarif listrik serta ongkos EBT yang masih kurang kompetitif. “Aspek-aspek ini memang harus dihilangkan kalau energi terbarukan ingin dikembangkan,” katanya.

Harga Ekonomis vs Harga Jual

Hambatan lain dari pengembangan EBT menurut Surya Darma adalah belum konklusifnya harga ekonomis dari produk berbasis EBT. Untuk menentukan harga ekonomis tidak mudah, karena bergantung pada banyak sekali aspek, di antaranya: jenis teknologi EBT apa yang dipakai, bagaimana infrastruktur penunjangnya, berapa investasinya, bagaimana kebijakan fiskalnya, dan termasuk bagaimana dukungan pemerintah pusat dan pemda dalam pengembangan EBT.

Menurutnya, harga ekonomis penting dirumuskan dengan baik sebelum pemerintah mendorong EBT agar dapat dimanfaatkan besar-besaran di tengah masyarakat.

Jika harga ekonomis sudah ditetapkan, maka pemerintah akan lebih mudah menentukan berapa harga jual sebuah produk energi terbarukan. Harga jual di sini didapatkan dari harga ekonomi dikurangi stimulus dikurangi subsidi (Harga Jual = Harga Ekonomi – Stimulus – Subsisi).

Penjelasannya: “Jika stimulus dan subsidi tidak ada, maka harga jual akan sama dengan harga ekonomi, dan hal ini akan dirasakan berat oleh konsumen dan berdampak pada perekonomian. Apalagi kemampuan konsumen kita masih rendah” Kata Surya Darma.

Seterusnya, jika subsidi tidak ada, maka harga jual akan sama dengan harga ekonomi dikurangi stimulus. Dan jika stimulus tidak ada, maka harga jual sama dengan harga ekonomi dikurangi subsidi, yang mana ini akan memberatkan APBN.

Menurut perhitungan Surya Darma, aspek paling utama untuk menggenjot pemanfaatan EBT terletak pada stimulus fiskal. Secara sederhana, harga jual akan rendah jika stimulus diperbesar. “Di sinilah fungsi stimulus fiskal menjadi sangat penting untuk menurunkan harga jual kepada masyarakat. Akan tercapai affordable price, walaupun ini masih bisa diperdebatkan,” kata Surya Darma.

Stimulus Fiskal

Untuk meningkatkan keterjangkauan harga energi terbarukan bagi masyarakat, Surya Darma menyarankan agar pemerintah merancang dukungan lebih optimal bagi sektor ini. Ada tiga hal yang bisa dilakukan.

Pertama, merancang mitigasi risiko seperti yang sudah berjalan pada sektor panas bumi. Kedua, memberi stimulus pendanaan. Ketiga, memberi insentif fiskal. Di sini, Surya Darma memberi penekanan khusus pada poin kedua dan ketiga yang dirasa belum cukup optmimal.

Dalam segi stimulus pendanaan, pemerintah dapat di antaranya memberlakukan penangguhan angsuran pinjaman untuk energi terbarukan; menurunkan suku bunga pinjaman untuk aneka energi terbarukan; meniadakan denda finansial; memberlakukan carbon pricing & carbon tax; dan lain-lain termasuk memasukkan ekternality cost dalam perhitungan harga energi agar semua energi bisa berkompetisi.

Dari segi insentif fiskal, percepatan EBT bisa didorong dengan menghapus PPN bagi pengembangan energi terbarukan; menghapus PPh bagi pengembang EBT; Memberlakukan tax holiday untuk waktu yang lebih lama; dan lain-lain termasuk membebaskan PBB bagi investasi energi terbarukan. []

***

Rilis 2

Pengelolaan Sampah di Daerah

“Pada tahun 2015, Indonesia adalah negara nomor dua terbesar di dunia yang membuang sampah laut, setelah China,” kata Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar dalam diskusi Virtual yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) atas kerja sama Koalisi Generasi Hijau, Jumat (7/5/2021).

Lantaran itulah, lanjut Novrizal Tahar, Presiden Jokowi lewat Perpres 83 tahun 2018 menekankan keharusan Indonesia mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Sejauh dua tahun perpres tersebut berjalan, sampah plastik yang masuk ke lautan telah mengalami penurunan sebanyak 15,3% dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Di samping soal sampah laut, Presiden Jokowi juga mencanangkan program ‘Indonesia Bersih Sampah’. Program tersebut menargetkan 100% sampah akan terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025. Rinciannya, terjadi pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Mengacu paparan Novrizal Tahar, pada 2019 tingkat pengurangan sampah Indonesia telah mencapai 14,58 persen dan penanganan sampah sebanyak 34,60 persen. Itu menjadikan kapasitas pengelolaan sampah nasional berada di tingkat 49,18 persen.

Angka itu mengalami kenaikan pada 2020 dengan tingkat pengurangan sampah Indonesia mencapai 16,23 persen dan kemampuan penanganan 37,92 persen menjadikan total kapasitas pengelolaannya adalah 54,15 persen.

Novrizal Tahar mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengelola sampah secara baik dan benar.

“Pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan untuk mencapai angka kesetimbangan minimal. Pendekatan dari hulu sampai hilir sudah kami lakukan, mulai dari pendekatan produsen, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pendekatan teknologi, termasuk pendekatan perubahan perilaku masyarakat.” Kata Novrizal Tahar.

Namun demikian, harus diakui baik itu sampah di laut maupun sampah di darat, masih ada jarak yang cukup lebar untuk mencapai target-target yang ditetapkan pada 2025. Diperlukan upaya luar biasa untuk menangani permasalahan sampah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Sampah, Saut Marpaung, menjelaskan bahwa kebutuhan pengelolaan sampah Indonesia perlu dukungan berbagai aspek. Menurutnya, hal paling utama untuk diselesaikan adalah persoalan regulasi.

Regulasi tersebut mencakup di antaranya regulasi tata kelola, regulasi retribusi atau iuran para penghasil sampah, dan regulasi tipping fee.

“Setahu saya regulasi tipping fee sudah ada di pusat. Tapi harapannya regulasi ini juga ada di tingkat pemda. Sehingga, kalau ada investor atau asosiasi yang ingin bekerja sama dengan pemda, itu sudah ada legalitas hukumnya. Karena (soal tipping fee) KPK sempat bilang bahwa urusan persampahan ini terlalu ‘membebani’ dan bisa masuk ke ranah hukum … Regulasi harus bagus,” katanya.

Selain regulasi di atas, Saut Marpaung juga mengharapkan adanya regulasi Extended Stakeholders Responsibility (ESR), yang mengatur tanggung jawab industri atau swasta terhadap biaya-biaya lingkungan dalam proses produksi.

Dari sisi infastruktur, Saut Marpaung mengatakan perlunya transformasi besar-besaran untuk mengganti TPA sampah tipe open dumping menjadi tipe sanitary landfill. Menurutnya, TPA tipe open dumping yang banyak ada di Indonesia, sudah kelampau membebani tanah dan punya konsekuensi lebih besar untuk mencemari bumi.

Yang tak kalah penting dalam pengelolaan sampah, menurut Saut Marpaung, adalah mengubah paradigma masyarakat tentang sampah, baik itu lewat sosialisasi ataupun penegakan hukum.

“Penegakan hukum menjadi penting dan harus dilakukan setiap saat. Sama seperti halnya kalau kita berkendara di lalu lintas”

Saut Marpaung mengatakan, pengelolaan sampah perlu dipercepat dari sisi manapun. Hari ini, katanya, kecepatan pengelolaan sampah lebih lambat dibanding risiko pencemarannya. Secara konkret Saut Marpaung menyarankan agar pemerintah, terutama pemda, mau mengeluarkan anggaran yang leih besar untuksoalan ini.

Selain diperbesar, anggaran juga penting untuk distandardisasi. Sejauh ini ia masih menemukan perbedaan antara satu kota dengan kota lainnya terkait komitmen alokasi anggaran.

Ia menjelaskan, di Kabupaten Klungkung Bali dengan APBD Rp1,1 triliun per tahun, dengan jumlah penduduk 215 ribu jiwa, mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar (1% dari APBD) untuk pengelolaan sampah.

Sementara sebagai perbandingan, Kabupaten Lamongan dengan APBD Rp2,5 triliun per tahun, dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar (0,008% dari APBD).

“Bagaimana mau membangun pengelolaan sampah yang hebat. Jelas saja kalau anggarannya hanya Rp2 miliar per tahun ya alat-alat berat di TPA rusak, armadanya tua-tua, ada juga yang tidak bisa jalan karena tidak mampu beli spare parts,” katanya.

Saut menilai, perlu ada kesadaran bagi pemimpin daerah bahwa persoalan sampah merupakan subjek yang penting. Lewat standardisasi anggaran, ia menilai pengelolaan sampah akan dapat lebih elaboratif di setiap daerah. []

***

Rilis 3

Butuh Stimulus Fiskal untuk Kembangkan Energi Panas Bumi

Potensi energi panas bumi di Indonesia cukup besar. Menurut Koordinator Legal dan Advokasi Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Remi Harimanda, potensi itu mencapai lebih dari 25 GigaWatt (GW).

“Penelitian dari Badan Geologi malah dinyatakan lebih dari 29 GW. Beberapa negara bahkan menyebut Indonesia sebagai super power for geothermal lantaran potensinya yang mencapai 40% dari seluruh cadangan panas bumi di dunia,” kata Remi Harimanda dalam webinar yang digelar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Jumat (7/5/2021).

Namun meski potensinya besar, kata Remi, utilisasi dari panas bumi di Indonesia masih terbilang kecil di kisaran 2 GW.

“Utilisasi itu sudah ter-install dan memberi energi listrik ke beberapa wilayah di Sumatra, Jawa, dan Sulawesi. (Dengan utilisasi demikian kecil) Konsekuensinya, tentu perlu ada perhatian lebih dari para pemangku kepentingan,” kata Remi Harimanda.

Menurut Remi, tantangan terbesar untuk mengembangkan energi panas bumi sudah muncul sejak tahapan eksplorasi. Ini merupakan tahapan awal yang menentukan keberhasilan para pengembang panas bumi sebelum melakukan standar operasional berikutnya, yakni pengeboran, pengembangan, pembangunan power plant, sampai pengoperasian.

“Namanya eksplorasi ya risiko usahanya sangat besar. Bahkan kemungkinan saat melakukan pengeboran kita akan mendapatkan sumur-sumur yang dry sumber daya panas bumi,” kata Remi.

Kesulitan tersebut ditambah kenyataan bahwa umumnya lokasi sumber panas bumi berada di pegunungan atau area remote. Alhasil, menurut Remi, itu memakan biaya infrastruktur yang cukup tinggi.

Capital expenditure pengembangan panas bumi dari hulu ke hilir juga terbilang besar, yakni di kisaran US$4 juta hingga US$6 juta per MW. Dengan demikian tarif perjanjian jual beli listrik bisa dibilang cukup mahal,” katanya.

Hal itu membawa konsekuensi pada biaya pokok pembangkit listrik tenaga panas bumi yang cukup tinggi, yakni di kisaran 10 cent/KwH. Biaya pokok itu sulit untuk memenuhi biaya keekonomian PLN. Apalagi, biaya pokok tersebut gagal bersaing dengan batu bara yang biaya pokoknya hanya ada di kisaran 5-7 cent/KwH.

Perlu Dukungan Fiskal

Sebagai salah satu renewable energy yang digadang-gadang bakal berkembang, panas bumi patut menjadi perhatian. Potensinya yang besar memerlukan stimulus fiskal yang memadai.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Dr. Surya Darma, mengatakan pemerintah Indonesia perlu mengambil contoh negara lain yang sukses mengembangkan energi panas bumi. Di antaranya ialah Selandia Baru, Turki, dan Kenya.

“Di Selandia Baru kegiatan eksplorasi diselesaikan oleh pemerintah. Pengusaha tinggal melakukan bagian-bagian setelah eksplorasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kenya. Apa yang terjadi pada dua negara ini, adalah harga listrik yang bersumber dari energi panas bumi bisa lebih rendah dibanding negara lain,” kata Surya Darma.

Menurut Surya Darma, masalah paling mendasar dari pengembangan energi panas bumi khususnya, energi terbarukan umumnya, adalah sebab kurang adanya dukungan anggaran baik berupa subsidi maupun stimulus fiskal.

Sebaliknya, justru energi kotor seperti batu bara mendapat stimulus yang cukup baik. “Sebut saja di dalam UU Cipta Kerja, yang salah satu pasalnya disebutkan bahwa royalti untuk batu bara dapat diberikan sebesar nol persen. Tidak ada kalimat semacam itu yang diberikan kepada energi terbarukan,” kata Surya Darma.

Padahal, Indonesia telah berkomitmen mengedepankan energi terbarukan dalam bauran energi nasional dibanding energi fosil. Itu tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional yang menyebut bahwa, pada tahun 2025, Indonesia akan mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23%. Persentase ini merupakan ‘sasaran antara’ yang penting dicapai sebelum menuju ‘sasaran sesungguhnya’, yakni energi terbarukan 31% pada tahun 2050.

Dalam konteks inilah Surya Darma melihat pentingnya pemerintah memberikan stimulus fiskal atau subsidi kepada energi terbarukan, supaya energi masa depan ini memiliki harga jual yang kompetitif.

Rumusan untuk mencapai harga jual terbaik, menurut Surya Darma, adalah harga ekonomi dikurangi stimulus dikurangi subsidi (Harga Jual = Harga Ekonomi – Stimulus – Subsisi).

Dengan dukungan stimulus dan subsidi, harga jual akan dapat ditekan lebih rendah dibanding harga ekonomis saat energi ini diproduksi.

“Jika stimulus dan subsidi tidak ada, maka harga jual akan sama dengan harga ekonomi, dan hal ini akan dirasakan berat oleh konsumen dan berdampak pada perekonomian. Apalagi kemampuan konsumen kita masih rendah” Kata Surya Darma.

Seterusnya, jika subsidi tidak ada, maka harga jual akan sama dengan harga ekonomi dikurangi stimulus. Dan jika stimulus tidak ada, maka harga jual sama dengan harga ekonomi dikurangi subsidi, yang mana ini akan memberatkan APBN.

Menurut perhitungan Surya Darma, aspek paling utama untuk menggenjot pemanfaatan energi terbarukan terletak pada stimulus fiskal. Secara sederhana, harga jual akan rendah jika stimulus diperbesar. “Di sinilah fungsi stimulus fiskal menjadi sangat penting untuk menurunkan harga jual kepada masyarakat. Akan tercapai affordable price, walaupun ini masih bisa diperdebatkan,” kata Surya Darma. []