Semakin santernya isu lingkungan dalam resonansi percakapan publik membuat istilah emisi nol (zero emissions) makin banyak diucapkan. Disebut bahwa emisi adalah sang antagonis. Kehadirannya membuat dunia bertambah panas. Lantaran itulah, banyak negara sepakat mengurangi emisi sampai titik nol sebagai skenario untuk menjadikan dunia teduh dan layak huni.

Kenapa emisi membuat dunia semakin panas, adalah karena ia terperangkap di dalam atmofser bumi. Sama seperti saat kita berada di sebuah rumah kaca yang didesain untuk memerangkap panas matahari. Dalam pengertian itulah, emisi sering disebut menghasilkan efek gas rumah kaca (GRK). Makin banyaknya GRK amat mengurangi kemampuan atmosfer menyerap panas dari matahari dan emisi bumi. Akibatnya, panas tersebut memantul kembali ke bumi.

Masalahnya, meningkatnya GRK yang melebihi batas toleransi bumi bisa menyebabkan banyak hal buruk terjadi. Dan kecenderungan tentang ini cukup mengkhawatirkan: emisi meningkat tajam dalam 137 tahun terakhir sejak revolusi industri.

Dalam pada itu, sebagai gambaran, tahun 2016 tercatat sebagai tahun yang paling panas dalam sejarah. Rata-rata temperatur global 0.99 derajat Celcius di atas temperatur abad ke-20. Jika lebih panas sedikit saja dari itu, akan banyak es di kutub yang mencair, permukaan laut bakal naik lebih tinggi dibanding tinggi daratan, dan seluruh keseimbangan alam bergerak labil dan merugikan manusia sendiri.

Dan, kenaikan suhu tersebut disumbangkan oleh emisi yang keluar dari aktivitas manusia.

Tapi jelas muncul pertanyaan besar di balik skenario emisi nol. Mungkinkah manusia—dan segala aktivitasnya—tidak memproduksi emisi sama sekali? Tidak.

Bahkan bernapas saja manusia memproduksi emisi asam arang (CO2). Jika pada tahun 2016 populasi manusia di dunia adalah 7,42 miliar jiwa, maka sumbangan emisi yang dihasilkan hanya dari proses bernapas saja mencapai sekira 5,8% terhadap volume emisi tahun itu yang sebesar 49,3 Gigaton CO2 ekuivalen.

Sebagai catatan, cara penyebutan total emisi ini penting diperhatikan. Sebab, sering kali penyebutan total emisi menjadi bias sebatas karbon dioksida (CO2) saja. Padahal ada pula metana (CH4), nitrat dioksida (N2O), perfluorokarbon (PFCs), hidrofluorokarbon (HFCs), dan sulfur heksaflourida (SF6).

Bias tersebut terjadi mungkin karena CO2 menjadi patokan untuk mengukur. Maka di sini menjadi penting untuk selalu memperhatikan pembubuhan term “setara” atau “ekuivalen” di belakang satuan emisi total.

Jika tadi disebutkan bahwa emisi tahun 2016 adalah sebesar 49,3 Gigaton CO2 ekuivalen, angka itu berarti sudah menghitung pula zat-zat lainnya. Sebaliknya jika hanya disebut, misalnya, 20 Gigaton CO2 saja, tanpa ‘ekuivalen’ di belakangnya, itu berarti yang dihitung hanya konsentrasi karbon dioksida.

Saat ini adalah fase-fase ini penting untuk mengendalikan seberapa besar emisi yang muncul dari aktivitas manusia di luar kebutuhan bernapas. Dalam hal itulah, pada 12 Desember 2015, 196 negara menyepakati Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan menekannya lebih dalam sampai 1,5 derajat Celcius.

Negara-negara ini, termasuk Indonesia, juga sepakat meningkatkan kemampuan masing-masing untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim dan setahap demi setahap mewujudkan pembangunan rendah emisi sembari tetap menjaga aktivitas ekonomi.

Kesepakatan inilah yang sering disebut sebagai Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Di dalam komitmen NDC, Indonesia menetapkan untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Sejauh ini, meskipun komitmen tentang lingkungan sudah mulai gegap gempita, dan dampak dari perubahan iklim sudah amat terasa, belum ada dukungan teknologi yang memadai. Aktivitas ekonomi dunia masih amat bergantung pada teknologi berbasis energi kotor seperti batu bara. Padahal, batu bara melepas banyak sekali emisi ke atmosfer.

Cara terbaik dalam upaya menuju emisi nol telah banyak sekali dirancang, mulai dari transformasi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT); membuat skema perdagangan karbon; sampai cara-cara alamiah seperti mencegah deforestasi, penanaman lebih banyak pohon, mencegah degradasi lahan, mengurangi sampah plastik, dan menjaga ekosistem laut serta perairan.

Semua jalan itu masih cukup berat terutama bagi Indonesia. Pertama, pemanfaatan EBT Indonesia masih belum optimal. Kita masih amat bergantung pada batu bara. Pada tahun 2020, porsi EBT dalam bauran energi masih sebesar 11,2%, kalah jauh dibanding gas bumi 19,16%, minyak bumi 31,60%, dan batu bara 38,04%.

Grafik Realisasi Bauran Energi 2020
Grafik Target Bauran Energi 2025
Grafik Target Bauran Energi 2050

Sumber data: ESDM.

Bahkan, ketergantungan kita pada batu bara semakin ditegaskan dalam UU Cipta Kerja. Dalam salah satu pasalnya, disebutkan bahwa royalti untuk batu bara dapat diberikan sebesar nol persen. Tidak ada kalimat semacam itu yang diberikan kepada EBT. Artinya, pemerintah masih punya kepentingan ekonomi terhadap batu bara sebagai sumber penerimaan utama negara dan sumber energi domestik.

Kedua, soal skema perdagangan karbon. Ini merupakan skema yang menarik bagi Indonesia untuk mendukung upaya menuju emisi nol. Namun, masih ada kendala pada regulasi.

Secara sederhana, perdagangan karbon adalah pemberian insentif dari negara maju kepada negara berkembang atas jasanya mengelola hutan. Kenapa demikian? Hutan punya manfaat menyerap emisi, sementara emisi paling banyak dihasilkan di negara maju.

Maka, sebagai bentuk kompensasi atas kemajuan teknologi yang diperolehnya (yang diraih dengan cara menyumbang banyak emisi global), negara maju perlu memberi hibah kepada negara berkembang agar pengelolaan hutan menjadi lebih baik dan berkualitas.

Namun meski demikian, sejauh ini pemerintah belum menentukan aturan yang konklusif terkait perdagangan karbon. Terlebih, ada kekhawatiran bahwa skema ini nantinya hanya akan menjadi ajang cuci tangan negara-negara maju. Mereka membayar sejumlah uang tanpa harus repot-repot menjaga emisi yang dikeluarkan.

Dengan begitu, perdagangan karbon berpotensi memberikan celah bagi negara maju yang banyak memiliki industri ekstraktif untuk tidak benar-benar secara serius menurunkan emisi.

Ketiga, upaya mencapai emisi nol dengan cara-cara alami, pun, masih punya banyak hambatan. Terlalu banyak aspek yang tak bisa ditulis dalam satu artikel terkait ini. Misalnya, pada soal hutan bakau saja, dari 3,31 juta hektare kawasan yang menyebar di 34 provinsi Indonesia, sebanyak 19% atau 637 ribu hektare di antaranya mengalami kondisi kritis.

Namun demikian, barangkali cara-cara alami untuk mencapai emisi nol adalah langkah yang paling memungkinkan untuk terus diupayakan, bahkan oleh kita masing-masing. Kita bisa mulai menjadi agen perubahan, dengan memberi perhatian lebih pada lingkungan sekitar kita, mengurangi penggunaan sampah plastik, memakai listrik secara bijak, dan lain-lain. [Ananta Damarjati]