Inklusi Sosial dan Kemiskinan
“Rumah Berkelanjutan berkomitmen untuk terus memperkuat masyarakat inklusif.”
Inklusi sosial adalah sebuah proses sosial dalam masyarakat yang mencoba memperbaiki pola relasional antar individu dan kelompok, termasuk memperbaiki kemampuan dan kesempatan, secara bermartabat, untuk mengakses berbagai sumberdaya dalam masyarakat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menggunakan terminologi “leave no one behind” sebagai janji dan komitmen inklusi sosial global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030.
Inklusi Sosial dan Kemiskinan
Inklusi sosial berhubungan erat dengan penanganan dan pengurangan kemiskinan. Kemiskinan cenderung mengeksklusikan individu dan kelompok-kelompok masyarakat dari akses kepada berbagai sumberdaya dalam masyarakat, marginalisasi dalam partisipasi dan proses perumusan kebijakan, terbatasnya akses setara kepada pekerjaan, dan melemahnya integrasi sosial dalam masyarakat.
Karena itu, memberantas kemiskinan perlu dilakukan secara holistik dalam mengatasi berbagai hambatan bagi kelompok miskin untuk menjadi lebih sejahtera. Hambatan-hambatan tersebut bisa bersifat struktural, kultural, dan prosesual.
Inklusi Sosial dan Difabilitas
Inklusi sosial juga berkaitan erat dengan difabilitas, yakni warga negara yang mempunyai kemampuan berbeda (different ability). Kementerian sosial mendefinisikan difabilitas: setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik, dalam jangka waktu lama, yang mengalami hambatan dalam interaksi sosial dan kesulitan untuk berpartisipasi dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.
Dalam konteks ini, masyarakat inklusif memberi ruang yang luas kepada kaum difable untuk bisa berinteraksi, berpartisipasi dan mengakses sumberdaya, layanan publik, dukungan infrastruktur, serta dukungan kebijakan secara inklusif.
Aspek Inklusi Sosial
Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan
Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.
Akses layanan publik
Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengakses layanan publik pemerintah, termasuk layanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan semua layanan publik lainnya.
Akses pekerjaan dan sumberdaya ekonomi
Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengakses pekerjaan layak dan sumberdaya ekonomi dalam masyarakat.
Integrasi sosial dalam masyarakat
Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk menjadi bagian dan terintegrasi secara sosial dalam sebuah masyarakat, apapun latar belakangnya.