Masa depan adalah milik bersama umat manusia. Dalam sepuluh sampai tiga puluh tahun ke depan, dunia akan berubah. Perubahan itu bukan disebabkan oleh konflik politik atau perang, melainkan oleh krisis iklim. Ya, krisis iklim akan menjadi ancaman terbesar kehidupan umat manusia di muka bumi ini.

Jika suhu bumi meningkat di atas 2 derajat Celcius, maka bumi ini akan seperti neraka. Peningkatan suhu bumi akan mematikan sebagian besar keanekaragaman hayati kita, mengancam keamanan dan kedaulatan pangan, menenggelamkan pulau-pulau kita, melahirkan berbagai bencana seperti badai dan banjir yang tidak bisa ditangani dengan perbaikan tatakelola, dan lain sebagainya. Kondisi ini akan menjadi basis yang sangat kuat untuk lahirnya berbagai konflik sosial dan bahkan perang dalam memperebutkan sumberdaya langka untuk mempertahankan hidup.

Tentu, kita tidak menginginkan mimpi buruk ini menjadi kenyataan. Karena itu, masa depan harus berubah, dari gaya hidup kita yang kotor dan rakus energi fosil ke arah gaya hidup yang bersih dan berkelanjutan. Perubahan gaya hidup ini bukan persoalan sederhana. Ia berkaitan dengan tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya alias Poleksosbud.

Dengan demikian, perubahan ke arah gaya hidup yang lebih bersih (clean) dan hijau (green) membutuhkan transformasi tatanan politik, tatanan sosial, tatanan ekonomi, dan tatanan budaya secara holistik. Karena itu, perlu ada transformasi struktural di level kebijakan untuk mendukung perubahan yang kita inginkan bersama ini, demi menyelamatkan masa depan bumi, masa depan anak cucu kita.

Indonesia mempunyai dua momentum transformasi menuju kehidupan berkelanjutan dan upaya mencegah krisis iklim. Pertama, komitmen untuk menurunkan emisi karbon sesuai NDC (Nationally Determined Contribution) tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Kedua, Indonesia sudah harus memutuskan bahwa tahun 2050 adalah batas waktu untuk mencapai target net-zero emission.

Upaya untuk mencapai dua momentum ini tidak mudah. Seperti disebutkan sebelumnya, dibutuhkan transformasi tatanan poleksosbud secara holistik. Sayangnya, meskipun pemerintah sudah menyatakan berbagai komitmen untuk target NDC dan rencana mencapai target net zero emission, di level aksi (tindakan) masih jauh panggang dari api.

Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk kalangan masyarakat sipil dan kaum intelektual. Jika tidak dikawal dan diingatkan, pemerintah bisa lupa dengan target-target tersebut, dan terjebak dalam prilaku business as usual. Dampaknya, kita akan mewariskan “neraka” kepada anak cucu kita pada tahun 2050 dan sesudahnya.

Lahirnya Koalisi GENERASI HIJAU

Berangkat dari kegelisahan ini, sejumlah intelektual dan aktivis masyarakat sipil yang peduli dengan masa depan bangsa Indonesia dan masa depan umat manusia di muka bumi ini, mencoba membangun kesadaran bersama dan berbuat untuk memperbaiki tatanan poleksosbud yang mendukung keberlanjutan kehidupan kita di masa yang akan datang.

Awal April 2021, disepakati berdirinya sebuah koalisi untuk mengawal upaya penguatan green economy di Indonesia dalam rangka mencegah krisis iklim, yang dinamakan dengan Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (GENERASI HIJAU).

Sejumlah tokoh intelektual dan aktivis ikut menginisiasi GENERASI HIJAU ini, termasuk Sekretaris Jenderal Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Misbah Hasan, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Dr. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB) Dr. Cand. Yusdi Usman, Ketua Umum METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia) Dr. Surya Darma, Direktur Eksekutif METI Paul Butar Butar, Direktur Eksekutif International Research Institute for Decarbonization (IRID) Moekti H. Soejachman, Ketua IAP2 Indonesia Aldi Muhammad Alizar, dan sejumlah tokoh intelektual dan aktivis masyarakat sipil lainnya.

Ke depan, GENERASI HIJAU akan memperluas jaringan dengan berbagai kekuatan masyarakat sipil lainnya dalam rangka memperkuat upaya pencegahan krisis iklim. Dalam jangka pendek, gerakan ini akan melakukan advokasi green stimulus untuk diakomodasikan dalam APBN 2022. Proses ini dimulai dengan upaya advokasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang sedang disusun oleh Bappenas, dan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2022 yang sedang disusun oleh Badan Kebjakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.

Untuk jangka panjang, GENERASI HIJAU akan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat green economy, terutama untuk sektor-sektor yang berkontribusi besar pada emisi karbon, yakni sektor kehutanan dan penggunaan lahan, energi, pertanian, industri, dan persampahan.

GENERASI HIJAU akan bekerja dalam melakukan perubahan di tingkat struktur sosial (tatanan sosial, kebijakan publik, anggaran pemerintah, dll.), dan juga perubahan kultural di level aktor (beliefs, values dan norms), yang akan berkontribusi pada dua hal: perubahan gaya hidup hijau (green lifestyle) dan tercapainya target NDC Indonesia 2030, serta disepakatinya target net zero emission pada ulang tahun emas 100 tahun Indonesia, yakni tahun 2045, atau paling lambat 2050. ##

Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (GENERASI HIJAU)

Koordinator     : Misbah Hasan

Anggota            :            

  1. Misbah Hasan, SEKNAS FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)
  2. Dr. Muhammad Faisal, CORE Indonesia
  3. Dr. Cand. Yusdi Usman, RIB (Rumah Indonesia Berkelanjutan)
  4. Dr. Surya Darma, METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia)
  5. Paul Butar Butar, METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia)
  6. Aldi Muhammad Alizar, IAP2 Indonesia (International Association for Public Participation)
  7. Moekti H. Soejachmoen, IRID (International Research Institute for Decarbonization)
  8. M. Bijaksana Junerasano, WASTE4CHANGE
  9. Fikri Adiprana, AMF (Anwar Muhammad Foundation)
  10. Buyung Marajo, POKJA 30 – Kalimantan Timur
  11. Didik Suprapta, FAKTA – Kalimantan Barat
  12. Triyono Hardi, FITRA RIAU
  13. Wildayanti, ABSOBSI (Asosiasi Bank Sampah Indonesia)
  14. Pris Polly, IPI (Ikatan Pemulung Indonesia)
  15. Saut Marpaung, APSI (Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia)
  16. Ahmad Nuzuluddin, IPR (Indonesia Plastic Recyclers)
  17. Herry, ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia)

(Tim RIB-Rumah Indonesia Berkelanjutan)