Kehadiran investasi ekstraktif di suatu daerah akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah investasi ini akan berkontribusi pada ekonomi daerah dan nasional. Dampak negatif, salah satunya adalah kecenderungan lahirnya berbagai bentuk konflik dengan masyarakat lokal.

Konflik sosial ini sebenarnya bisa dihindari jika sejak awal sebuah investasi hadir, mereka membangun komunikasi dan kolaborasi yang bagus dengan masyarakat lokal dan para pihak lainnya. Jika sejak awal komunikasi dan relasi antar pihak ini tidak bagus, maka ada kecenderungan korporasi akan menggunakan manajemen kambing hitam. Demikian penjelasan Dian Kurnia Anggreta, peneliti senior RIB, yang juga kandidat doktor sosiologi UI.

Manajeman kambing hitam ini berkaitan dengan cara korporasi merespon keluhan masyarakat dengan cara mencari siapa kambing hitam di belakang masyarakat. “Seharusnya korporasi membangun komunikasi secara dialogis untuk melihat apa yang diinginkan masyarakat, bukan siapa dibalik keluhan atau protes masyarakat”, tegas Dian.

Dian melanjutkan bahwa setiap perusahaan ekstraktif mempunyai cara berbeda dalam membangun engagement dengan masyarakat. Ada perusahaan yang punya kapasitas bagus sehingga bisa membangun kerjasama kemitraan dengan masyarakat. Dan, bahkan masyarakat selalu mendukung aktivitas perusahaan. “Namun, banyak juga perusahaan yang kurang mempunyai kapasitas dalam membangun engagement”, tambah Dian.

Korporasi yang kurang bisa membangun engagement dengan komunitas dan parapihak di tingkat lokal inilah yang biasanya sering menggunakan manajemen kambing hitam. Perusahaan seperti ini, lanjut Dian, juga sering menggunakan pendekatan keamanan dalam merespon keluhan dan protes masyarakat. Padahal, selama ruang dialog dibuka, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan.

Di sisi lain, Dian menyoroti kondisi sosial budaya masyarakat yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Perbedaan ini menyiratkan kepada kita bahwa pendekatan, komunikasi, dan relasi yang dibangun korporasi juga perlu memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Sehingga, “pendekatan yang sama tidak bisa digunakan untuk semua masyarakat”, tutup Dian. (Admin RIBnews)